NASIONAL – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) resmi menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagai “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.
“Tema ini merefleksikan upaya kita untuk memperkuat ketahanan domestik menjawab tantangan global dan memastikan pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026, Senin (5/5), di Jakarta.
Menurut Rachmat, ketahanan pangan dan energi adalah syarat penting untuk mencapai kemandirian bangsa. Sementara itu, ekonomi yang produktif dan inklusif akan menjadi kunci menuju pertumbuhan yang merata dan adil.
Tema ini juga menjadi pijakan dalam pelaksanaan delapan Prioritas Nasional (PN) yang selaras dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Semua sasaran RKP 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Sasaran utama RKP 2026 terbagi dalam tiga pilar Trisula Pembangunan. Pada pilar pertumbuhan tinggi berkelanjutan, ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,3 persen, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 37,14 persen, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 5.870 dolar AS, dan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,67.
Untuk pilar pengurangan kemiskinan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen, tingkat kemiskinan umum berada di kisaran 6,5–7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,44–4,96 persen, serta rasio gini antara 0,377 hingga 0,380.
Sementara itu, pada pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,57.
“Kita harapkan bahwa semua sasaran ini hanya dapat dicapai apabila kita memastikan efektivitas program dan anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelas Rachmat Pambudy.
Prioritas RKP 2026: Dua Klaster Strategis
RKP 2026 menetapkan dua klaster utama pembangunan: kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi produktif dan inklusif.
Untuk klaster pangan dan energi, program unggulan mencakup optimalisasi peran Bulog, pembangunan food estate, pengembangan bahan bakar hayati seperti ethanol dan biodiesel, serta energi terbarukan. Pemerintah juga menargetkan penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara menyeluruh serta pengelolaan sampah yang terpadu.
Pada klaster ekonomi produktif dan inklusif, fokus diarahkan pada renovasi sekolah, ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan sekolah unggulan, cek kesehatan massal, serta percepatan pembangunan rumah sakit daerah. Program lain termasuk digitalisasi pendidikan, reformasi birokrasi, penguatan investasi, serta hilirisasi sumber daya alam oleh BUMN.
Juga ditekankan transformasi digital, riset dan inovasi, penyusunan data kemiskinan terpadu, pembangunan tiga juta rumah, penguatan koperasi desa/kelurahan, dan kebijakan fiskal yang adaptif.
“Program-program tersebut telah dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas,” tambah Kepala Bappenas.
