Faktapalembang.id, NASIONAL – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta DPR untuk terus aktif mengawal pelaksanaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran dan mampu menjaga kesinambungan fiskal negara.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 yang berlangsung di Jakarta, Selasa. Ia menekankan pentingnya peran pengawasan dari legislatif.
“Saya berharap ke depan DPR atau Banggar RI memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami,” kata Purbaya.
Apresiasi Peran Kontrol DPR
Purbaya menyampaikan apresiasinya kepada DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar) atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan RAPBN 2026. Menurutnya, fungsi kontrol dari DPR mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam mengelola keuangan negara.
“Saya terima kasih atas dukungannya sehingga saya enggak terlalu koboi banget gitu. Jadi, kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami sehingga kami tidak sewenang-wenang menggunakan anggaran,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyambut baik usulan Banggar DPR RI terkait tambahan bantuan sosial berupa minyak goreng. Pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan dua liter minyak goreng kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Oktober-November 2025, bersamaan dengan bantuan pangan beras 10 kilogram.
Menanggapi usulan awal Ketua Banggar Said Abdullah sebanyak lima liter yang kemudian disepakati menjadi dua liter, Purbaya berkelakar.
“Bapak (Said Abdullah) enggak usah takut, saya komit (komitmen), tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia lima (liter minyak) enggak berani, minta turun ke dua (liter). Kan yang punya uang saya, harusnya dia oke,” katanya.
Rincian Postur APBN 2026
Berdasarkan keputusan rapat, berikut adalah rincian postur APBN 2026 yang telah disepakati:
- Pendapatan Negara: Ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, PNBP Rp459,2 triliun, dan hibah Rp660 miliar.
- Belanja Negara: Ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.
- Defisit Anggaran: Diproyeksikan sebesar Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Asumsi Makro dan Target Pembangunan
DPR RI juga menyetujui sejumlah asumsi makroekonomi yang menjadi dasar penyusunan anggaran, di antaranya:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,4 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai Tukar Rupiah: Rp16.500 per dolar AS
- Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): 70 dolar AS per barel
Selain itu, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada di rentang 4,44-4,96 persen, angka kemiskinan ditekan hingga 6,5-7,5 persen, dan kemiskinan ekstrem di level 0-0,5 persen.
