Faktapalembang.id, NASIONAL – Bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit yang berasal dari dana pemerintah sebesar Rp200 triliun. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI), Danantara Rosan Roeslani, menyoroti beberapa kendala dalam skema saat ini yang perlu disesuaikan agar penyaluran kredit bisa lebih optimal.
Rosan menegaskan, kehati-hatian ini merupakan prinsip utama karena dana yang dikelola adalah milik masyarakat dan pemerintah.
“Kami selalu hati-hati. Ini kan dana masyarakat, dana pemerintah, kita selalu hati-hati mengevaluasi,” ujar Rosan saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Salah satu tantangan utama dalam penempatan dana pemerintah di Himbara adalah skema deposit on call (DOC) dengan tenor yang hanya enam bulan. Menurut Rosan, durasi ini terlalu pendek dan berisiko menimbulkan potensi mismatch jika bank menyalurkan pinjaman untuk pembiayaan jangka panjang.
“Harapannya pinjamannya tidak hanya enam bulan. Kalau kita berikan pinjaman jangka panjang kan ada potensial mismatch juga,” jelasnya.
Selain tenor yang singkat, Rosan juga berharap suku bunga penempatan dana bisa lebih rendah dari saat ini yang berada di kisaran 3,8 persen. Hal ini agar bank bisa menawarkan bunga kredit yang lebih kompetitif, terutama bagi sektor UMKM dan koperasi.
“Harapannya rate-nya mungkin enggak 4 persen atau sekarang 3,8 persen. Karena rata-rata dari perbankan kita kan depositnya itu 2,44 persen. Jadi harapannya bisa lebih rendah dari itu,” ucapnya.
Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memastikan bahwa pemerintah tidak akan menarik dana tersebut secara tiba-tiba, meskipun tenornya singkat.
“Pada dasarnya seperti menaruh uang di bank suka-suka sampai kapan, supaya muter di perekonomian,” kata Purbaya pada September lalu.
Sebelumnya, program penempatan dana pemerintah di Himbara ini bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional. Dana sebesar Rp200 triliun telah didistribusikan ke lima bank, yaitu Bank Mandiri (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun), dan BSI (Rp10 triliun).
