Faktapalembang.id, NASIONAL – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) resmi bersinergi untuk menjadikan sektor pertanian sebagai motor utama pemberdayaan masyarakat desa. Kolaborasi ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa kerja sama lintas sektor adalah kunci utama keberhasilan program ini.
“Mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga mengangkat harkat dengan memberdayakan masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian,” kata Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Amran menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan. Ia mencontohkan keberhasilan program pertanian berbasis data by name by address yang terbukti mampu menekan angka kemiskinan dari 38 persen menjadi 8 persen hanya dalam dua tahun di salah satu kabupaten.
“Kalau punya lahan kita bantu tanam dan beri alat mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kita bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” tuturnya.
Keberhasilan ini, menurutnya, juga didukung oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan memberikan kemudahan akses pupuk, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan petani.
“Nilai Tukar Petani kita sekarang 124, jauh di atas target 110 yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” terang Amran.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyebut kolaborasi ini adalah contoh konkret sinergi yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin. Pihaknya akan menyediakan data kemiskinan yang presisi untuk dihubungkan dengan program-program Kementan.
“Kami mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini, dan akan mengaitkannya dengan program Kementerian Pertanian di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” kata Budiman.
Sinergi Kementan dan BP Taskin ini akan dimulai dengan pilot project di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi namun dipimpin oleh kepala daerah yang proaktif. Program ini akan menggunakan skema aglomerasi, di mana satu kabupaten sasaran akan menjadi poros bagi empat kabupaten di sekitarnya untuk menciptakan dampak ekonomi kawasan yang lebih luas.
Melalui sinergi Kementan dan BP Taskin, pemerintah berharap dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan secara terukur dan menciptakan model pembangunan inklusif yang dapat direplikasi di wilayah lain.
