Faktapalembang.id, NASIONAL – Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai pemerintah perlu segera menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras. Penyesuaian ini menjadi penting menyusul kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (14/7), Khudori menyatakan bahwa ketidakseimbangan harga di sepanjang rantai pasok beras bisa memicu kelangkaan dan memperparah inflasi.
“Tak masuk akal jika HPP gabah naik, tetapi HET beras tidak disesuaikan,” ujar Khudori.
Ia menjelaskan, petani memang diuntungkan dengan HPP baru. Dengan biaya produksi sekitar Rp4.836 per kg, petani bisa meraih keuntungan hingga 34 persen. Namun, pelaku usaha di sektor hilir seperti penggiling dan pedagang beras justru merugi karena harus membeli gabah dengan harga tinggi, bahkan mencapai Rp7.500—Rp8.000 per kg di beberapa daerah.
Di sisi lain, para pelaku usaha tersebut tetap harus menjual beras sesuai HET, yang saat ini dinilai terlalu rendah. Akibatnya, banyak penggilingan mengurangi pasokan beras ke pasar, yang justru berisiko menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga lebih lanjut.
“Situasi ini bisa mengganggu stabilitas pasokan dan membuat harga beras di pasar eceran terus melampaui HET,” tambah Khudori.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti stok beras Bulog yang sebenarnya melimpah namun minim penyaluran. Hal ini disebut ikut memicu lonjakan harga di pasaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut.
Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, rata-rata harga beras medium pada Juni 2025 mencapai Rp13.995 per kg di tingkat konsumen. Angka ini jauh di atas HET sebesar Rp12.500 per kg. Sedangkan di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras medium tercatat Rp12.800 per kg, dari HPP nasional sebesar Rp12.000 per kg.
Khudori menekankan pentingnya penyesuaian HET beras sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan di seluruh rantai pasok. Ia juga mendorong integrasi kebijakan perberasan dari hulu ke hilir, menghentikan skema maklon yang dinilai mahal, serta memperbanyak saluran distribusi beras selain Bulog.
“Tugas pemerintah bukan hanya memastikan stok, tetapi juga memastikan keterjangkauan. Jadi, harga harus terjangkau,” tutupnya.
