Faktapalembang.id, NASIONAL – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan terlibat dalam pembangunan rumah sakit di sejumlah daerah rawan konflik, terutama di Papua dan wilayah tertinggal lainnya. Keterlibatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis lintas kementerian yang tertuang dalam memori kesepakatan antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (22/7).
Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kerja sama ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau dan rawan gangguan keamanan.
“Sebagai contoh, di Papua Pegunungan, nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya,” ujar Sjafrie.
Lebih lanjut, Sjafrie menjelaskan bahwa kerja sama juga mencakup kolaborasi antara rumah sakit TNI dan rumah sakit milik Kemenkes.
“Menteri Kesehatan sebagai leading sector dari kesehatan, kita juga membantu di dalam hal bagaimana rumah sakit kita bisa saling bekerjasama untuk membantu pelayanan kesehatan kepada rakyat. Kami mempunyai cukup banyak rumah sakit dan Menteri Kesehatan juga mempunyai cukup banyak rumah sakit. Kita saling berinteraksi,” ungkapnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit ini adalah perintah langsung dari Presiden. Total ada 66 rumah sakit yang akan dibangun di daerah tertinggal, dan 12-14 di antaranya berada di Papua, yang dianggap sebagai wilayah rawan.
“Itu sebabnya pertama kita minta tolong ke Pak Menhan, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada (korps) Zeni-nya,” ujar Budi.
Budi juga menyebutkan bahwa dalam operasional rumah sakit di daerah rawan, Kemenkes meminta bantuan tenaga medis dari TNI.
“Pasti sudah lihat kan ada dokter yang ditembak, ada perawat yang ditusuk di daerah-daerah sana kan rawan sekali. Nah kebetulan Pak Menhan ini punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya,” katanya.
“Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara kan seenggaknya lebih percaya diri. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik,” lanjutnya.
Selain rumah sakit, kerja sama juga mencakup produksi obat murah melalui laboratorium milik TNI. Sjafrie mengatakan laboratorium farmasi milik TNI AD, AL, dan AU akan digabung menjadi satu farmasi pertahanan nasional.
“Harga obat mahal, sehingga kita memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar dengan harga yang murah dan kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat,” jelas Sjafrie.
Ia juga menyampaikan bahwa produksi obat telah dimulai dan sebagian sudah dihibahkan ke Koperasi Merah Putih.
“Tapi langkah berikut, nanti menjelang 5 Oktober, kita akan produksi massal obat-obatan dan kita akan kirim ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari harga pasaran,” ujarnya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan pihaknya akan memberikan sertifikasi terhadap laboratorium TNI yang memproduksi obat.
“Apakah TNI punya kompetensi dan punya kemampuan untuk memproduksi? Jawaban kami jelas, sesuai dengan standar tentu TNI memenuhi syarat untuk itu, dengan suatu model, seperti manufakturing practice-nya nanti laboratorium-laboratoriumnya dan standar produsennya, kita akan sertifikasi. Sertifikasi dalam konteks yang disebut cara pembuatan obat,” kata Taruna.
