Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 di Jakarta pada Selasa (28/7/2026).
Capaian predikat WTP atas laporan keuangan BNPB ini menjadi rekor tersendiri karena merupakan raihan yang kelima belas kali secara berturut-turut terhitung semenjak tahun 2011 silam.
Penyerahan dokumen kelayakan tata kelola keuangan tersebut dilakukan secara langsung oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Kepala BNPB Suharyanto.
Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan badan negara ini berlangsung secara resmi di Auditorium Gedung BPK RI dengan dihadiri sejumlah pejabat berwenang.
Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang terus berkomitmen menjaga transparansi birokrasi pemerintahan.
Pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, efisien, dan berintegritas menjadi poin utama dalam penilaian standar laporan oleh lembaga pemeriksa tersebut.
Opini WTP ini menjadi indikator penting bahwa laporan keuangan BNPB telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sah di Indonesia.
Suharyanto merespons positif penetapan opini ini dengan menyebut bahwa capaian tersebut mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran negara khususnya dalam sektor kebencanaan.
Lembaga tanggap darurat tersebut menilai sistem administrasi yang transparan selalu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Mempertahankan opini pelaporan terbaik selama belasan tahun beruntun ini menuntut BNPB untuk terus menjaga kualitas sumber daya manusia di lingkungan internal.
Lembaga ini kembali menegaskan komitmen utamanya untuk terus menyempurnakan tata kelola administrasi dan pengawasan kinerja pada masa-masa yang akan datang.
Harapan terbesarnya adalah setiap rupiah dana negara yang tersalurkan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para warga terdampak musibah di berbagai pelosok wilayah.
