NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat harus dilakukan secara ketat dan transparan. Ia menekankan pentingnya menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seleksi siswa.
Dalam kunjungannya ke Sentra Terpadu Kartini di Kabupaten Temanggung, Minggu (tanggal tidak disebut), Saifullah menyampaikan bahwa seleksi penerimaan harus berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang kemudian diverifikasi langsung ke lapangan secara kolektif.
“Basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, setelah itu dicek ke lapangan ramai-ramai, tidak sendiri,” ujar Saifullah Yusuf usai kegiatan sosialisasi Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan bahwa proses verifikasi di lapangan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perangkat RT/RW, kepala desa atau lurah, kepala sentra, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data. Wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada yang tidak layak kok bisa masuk, mohon diberi informasi,” tegasnya.
Mensos juga mengajak masyarakat untuk aktif memantau proses seleksi dan memastikan hanya peserta dari keluarga miskin atau miskin ekstrem yang diterima di Sekolah Rakyat.
“Kita mulai lihat satu per satu, karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1. Mereka yang, mohon maaf, secara statistik tergolong miskin ekstrem atau miskin,” jelasnya.
Saifullah juga memberikan contoh profil calon siswa yang layak, seperti seorang janda yang bekerja sebagai buruh tani dan menghidupi empat anak.
“Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan dalam prosesnya,” pungkasnya.
